Foto Kondisi Pemukiman, Sekolah Hingga Perkebunan Warga Terendam Akibat Tanggul Jebol
kabarpesisirjambi.com | Tanjab Barat – Kerusakan lahan perkebunan dan pertanian milik warga Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akibat jebolnya tanggul PT Pelda Indo Mulai mencapai 16,37 hektare. Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Tanjung Jabung Barat segera membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pendataan sekaligus menghitung potensi ganti rugi tanaman milik masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan tanaman secara terperinci, termasuk jumlah pohon yang terdampak, tanaman yang mengalami kerusakan hingga yang mati akibat genangan air pasang yang masuk ke kawasan perkebunan setelah tanggul perusahaan jebol.
Kepala Disbunak Tanjung Jabung Barat, Drs. Riduwan, melalui Kepala Bidang Perkebunan, Faisal Riza, S.Pt., mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah OPD terkait guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan.
Menurut Faisal, rapat koordinasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa atau Rabu dengan melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Kesbangpol, Baperinda, Satpol PP, PTSP, Bagian Ekonomi, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), serta Camat Kuala Betara.
“Insyaallah, hari Selasa atau Rabu kita akan menggelar rapat bersama OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil survei lapangan beberapa waktu lalu,” ujar Faisal saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, setelah rapat koordinasi dan pembentukan tim lintas OPD, petugas akan kembali turun ke lokasi untuk melakukan pendataan secara lebih detail terhadap lahan dan tanaman milik warga yang terdampak.
Pendataan tersebut meliputi jenis tanaman, jumlah batang atau pohon yang mengalami kerusakan maupun mati, serta luasan lahan yang terdampak akibat masuknya air pasang.
“Tim yang turun nantinya akan menghitung jenis batang atau pohon yang terdampak akibat jebolnya tanggul PT Pelda,” jelasnya.
Tak hanya melakukan pendataan, tim lintas OPD juga akan menghitung nilai kerugian tanaman tumbuh milik masyarakat sebagai dasar penentuan besaran ganti rugi.
Faisal menegaskan, penghitungan nilai tanaman yang terdampak akan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) terbaru Tahun 2026, sehingga penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Iya, tim yang turun nanti akan menghitung ganti rugi tanaman tumbuh yang terdampak sesuai dengan Perbup terbaru Tahun 2026,” tegasnya.
Sebelumnya, hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada Jumat (6/11/2026) mencatat sedikitnya 16,37 hektare lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat mengalami kerusakan akibat genangan air pasang.
Genangan tersebut masuk ke kawasan perkebunan warga setelah tanggul milik PT Pelda Indo Mulai mengalami kerusakan hingga jebol. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat karena air yang terus menggenangi lahan dikhawatirkan memperparah kerusakan tanaman, bahkan menyebabkan tanaman mati dan mengancam sumber penghidupan petani.
Peninjauan lapangan sebelumnya dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan warga yang khawatir kehilangan tanaman produktif dan mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut.
Dengan ditemukannya kerusakan seluas 16,37 hektare, pemerintah daerah kini akan melanjutkan proses pendataan melalui tim lintas OPD. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus menghitung nilai kerugian tanaman masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Pelda Indo Mulai belum berhasil dimintai keterangan, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon, terkait jebolnya tanggul perusahaan yang mengakibatkan lahan perkebunan dan pertanian warga terdampak.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan. Mereka berharap proses pendataan dan penghitungan kerugian tidak berlarut-larut, sehingga kerusakan lahan yang berdampak terhadap mata pencaharian petani dapat segera memperoleh penyelesaian. (Pn)
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Kabarpesisirjambi.com
