Pengamat Ekonomi Provinsi Jambi.
kabarpesisirjambi.com, JAMBI — Potensi pendapatan daerah yang besar dari sektor hulu migas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) berpotensi hilang begitu saja jika Pemerintah Kabupaten terus mengulur waktu terkait Participating Interest (PI) 10%. Pengamat ekonomi dari Jambi, Dr. Noviardi Ferzi, mengingatkan bahwa sikap menunda-nunda ini tidak hanya merugikan Pemkab, tetapi juga masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dr. Noviardi, PI 10% adalah amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan kesempatan emas bagi daerah untuk turut serta menikmati kue ekonomi dari sumber daya alamnya sendiri. “Ini adalah kesempatan yang langka dan tidak datang dua kali. Jika tidak segera diambil, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat akan menguap begitu saja,” tegasnya.
Dr. Noviardi menyoroti bahwa keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. “Sikap ‘mengulur waktu’ ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada ketidakmampuan birokrasi, atau ada kepentingan lain yang menghalangi? Ini berisiko merusak citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.
Manfaat dari PI 10% ini tidak hanya sebatas uang. Dr. Noviardi menjelaskan bahwa dengan kepemilikan saham partisipasi, Pemkab memiliki suara dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis proyek. Ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan hulu migas berjalan dengan standar lingkungan dan sosial yang baik, serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Dr. Noviardi menekankan pentingnya peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam hal ini. “Pemprov harus menjadi fasilitator dan pengawas yang transparan. Seluruh proses pengalihan PI 10% ini harus dibuka ke publik, mulai dari negosiasi hingga skema pembiayaan. Tidak boleh ada yang ditutupi,” tegasnya. Menurutnya, transparansi ini akan mencegah potensi praktik korupsi dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan demi kepentingan rakyat, bukan segelintir elite.
Dr. Noviardi menyimpulkan, saatnya bagi Pemkab Tanjab Barat untuk bertindak cepat dan tegas. “Jangan sampai kesempatan ini diambil oleh pihak lain atau hilang karena birokrasi yang lambat. Pemerintah daerah harus segera membentuk tim ahli, berkomunikasi secara intensif dengan SKK Migas dan kontraktor, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan. Ini bukan hanya masalah bisnis, ini adalah soal kesejahteraan rakyat dan masa depan Jambi,” tutupnya. (Pn)
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pengamat Ekonomi Jambi
