Foto Ilustrasi
kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Polemik efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) semakin memanas. Di tengah perdebatan ini, netizen ramai-ramai membuat polling di berbagai grup WhatsApp, yang hasilnya menunjukkan kecenderungan kuat untuk memangkas tunjangan anggota DPRD. Selasa (21/10/2025)
Isu ini mencuat setelah salah satu anggota DPRD Tanjabbar Komisi I, Jamal Darmawan Sie, menyampaikan perlunya pemangkasan TPP ASN untuk dialihkan ke pembangunan. “Jangan hanya makan minum, perjalanan dinas saja. Tapi TPP ASN yang cukup besar sekitar Rp212 miliar ini untuk dipangkas untuk pembangunan,” ujarnya, seperti dikutip dari media searah.co.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari kalangan ASN. Salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Jangan hanya kami, dewan juga dipotong, sama-sama susah lah.” ASN lainnya juga menyoroti perlunya pemangkasan dana reses, komunikasi, dan tunjangan rumah dinas anggota dewan.
Sebagai respons terhadap perdebatan ini, netizen membuat polling di beberapa grup WhatsApp. Hasil dari tiga grup yang terpantau menunjukkan preferensi yang signifikan untuk pemangkasan anggaran DPRD.
Berikut rincian hasil polling dari tiga grup WhatsApp:
– Grup WhatsApp Pencerahan TJB:
– DPRD: 13 suara
– ASN: 1 suara
– Masyarakat Sejahtera: 5 suara
– Grup WhatsApp Kominfo Khusus Awak Media:
– DPRD: 10 suara
– ASN: 4 suara
– Masyarakat Sejahtera: 10 suara
– Grup WhatsApp Media Polres TJB:
– DPRD: 8 suara
– ASN: 1 suara
– Masyarakat Sejahtera: 5 suara
Total dari Tiga Grup WhatsApp:
– DPRD: 31 suara
– ASN: 6 suara
– Masyarakat Sejahtera: 20 suara
Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas netizen yang berpartisipasi dalam polling memilih pemangkasan anggaran DPRD. Hasil polling ini mencerminkan sentimen publik yang berkembang di tengah isu efisiensi anggaran yang sedang bergulir.
Perdebatan mengenai pemangkasan anggaran ini diperkirakan akan terus berlanjut, mengingat kebutuhan untuk menyeimbangkan anggaran daerah dengan tuntutan pembangunan yang mendesak. Pemerintah daerah dan DPRD Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat mengambil langkah-langkah bijak dan transparan dalam mengatasi persoalan ini. (Pn)
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Masyarakat
