Foto Asisten I Setda Tanjab Barat
kabarpesisirjambi.com | Tanjab Barat – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan klarifikasi terkait ketidak hadiran seluruh camat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Se-Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul adanya sorotan terhadap absennya para camat dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam agenda yang mempertemukan seluruh camat se-Provinsi Jambi tersebut.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Johan Hendry Bororing, S.STP.
menjelaskan bahwa ketidak hadiran para camat bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap agenda Pemerintah Provinsi Jambi, melainkan terjadi akibat adanya miskomunikasi dan kendala administratif dalam proses koordinasi.
Selain itu, kata dia, para camat juga berpedoman pada Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya menginstruksikan kepala perangkat daerah, termasuk camat, untuk tidak meninggalkan daerah tanpa izin selama pelaksanaan agenda pemerintahan tertentu.
“Kemungkinan sudah ada disposisi, namun di sisi lain para camat tidak memperoleh pemberitahuan terkait izin untuk mengikuti kegiatan di luar daerah. Mereka juga berpedoman pada surat edaran Bupati yang meminta kepala OPD, termasuk camat, tidak meninggalkan tempat tanpa persetujuan,” ujar Johan.
Ia mengakui adanya kekeliruan dalam aspek administrasi dan komunikasi internal sehingga informasi mengenai kehadiran dalam rakor tersebut tidak tersampaikan secara optimal.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menyampaikan klarifikasi resmi secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretaris Daerah.
“Kami akan menyampaikan klarifikasi secara resmi kepada Gubernur Jambi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakui adanya miskomunikasi dan tetap berkomitmen menindak lanjuti seluruh hasil serta arahan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut,” jelasnya.
Johan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menghormati dan mendukung seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil Rakor Camat Se-Provinsi Jambi akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memastikan akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada agenda pemerintahan berikutnya. (Pn)
Editor : Redaksi
Sumber Berita : kabarpesisirjambi.com
