Cahaya Porprov 2026 di Tanjabbar Meredup, 600 Milyar Anggaran Daerah di Pangkas Pusat.

admin

- Redaksi

Senin, 29 September 2025 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi Porprov Batal

kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Perhelatan Event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi 2026 yang akan di laksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi cahaya yang redup. Hal ini di karenakan adanya Pemangkasan Anggaran Transfer Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 600 Miliar untuk anggaran 2026 mendatang. Senin (29/09/2025).

Diketahui pemangkasan tersebut bukan hanya berpengaruh kepada Perhelatan Porprov saja, namun belanja modal, pembangunan daerah hingga gaji untuk PPPK Paruh Waktu menjadi terdampak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini akan berdampak luas, mulai dari persiapan Porprov, gaji P3K, hingga belanja modal. Saat ditanya mengenai solusi oleh awak media, Hamdani menjawab,

“Sampai hari ini solusi belum ada, namun pemerintah daerah dan DPRD Tanjabbarat akan melakukan koordinasi ke DPR RI.” Ia pun meminta masyarakat bersabar menanti hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.

Isu ini juga merembet ke Dana desa Anggota Dewan, Sufrayogi Syaiful, menanggapi persoalan yang berdampak ke Dana Desa akibat pemangkasan anggaran ini.

“Untuk Dana Desa perlu dikaji terlebih dahulu, Karena ada UU yang mengatur tentang dana desa tersebut.” Ia menambahkan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak pada perjalanan dinas, konsumsi, dan lainnya. “Bahkan kita Dewan juga terkena dampaknya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KONI Tanjab Barat, Jamal Darmawan, Sie., menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait pembatalan status tuan rumah Porprov. “Sampai hari ini belum ada informasi dari Pemkab membatalkan Porprov,” ujarnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (Pn)

Berikan Komentar anda disini!

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Ketua DPRD Tanjab Barat

Berita Terkait

Dorong Kemandirian Pangan, Petani Desa Trentang Baru Gelar Tanam Perdana Cabai Bersama Dinas Pertanian Batanghari.
Disnaker Tanjab Barat Evaluasi Penggunaan TKA di PT LPPPI dan PT WKS, Pastikan Prioritas Tenaga Kerja Lokal
Perkuat Hubungan Industrial, Disnaker Tanjab Barat Gandeng Serikat Pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan di Tebing Tinggi.
Terkait Lokasi Dapur MBG Dekat POM Bensin dan Gedung Walet, Korwil: Sudah Dilaporkan Ke Pusat Izin Tetap Diberikan.
Terkait Tuntutan Warga Dusun Mudo, Camat dan Kesbangpol Buka Suara Soal Upaya Penyelesaian Sengketa.
Ratusan Warga Geruduk Polda Jambi, Desak Dugaan Korupsi Dana Kompensasi Rp8,9 Miliar dan Penjualan Lahan Desa Diusut.
Senyum Petani di Batanghari, Bantuan Pemkab Ditargetkan Hasilkan Ratusan Ton Sayuran hingga Akhir 2026.
Kodim 0419/Tanjab Siagakan Armada Pemadam dan Sebar Personel di 24 Pos Karhutla.
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 22:11 WIB

Dorong Kemandirian Pangan, Petani Desa Trentang Baru Gelar Tanam Perdana Cabai Bersama Dinas Pertanian Batanghari.

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:54 WIB

Disnaker Tanjab Barat Evaluasi Penggunaan TKA di PT LPPPI dan PT WKS, Pastikan Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:32 WIB

Perkuat Hubungan Industrial, Disnaker Tanjab Barat Gandeng Serikat Pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan di Tebing Tinggi.

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:45 WIB

Terkait Lokasi Dapur MBG Dekat POM Bensin dan Gedung Walet, Korwil: Sudah Dilaporkan Ke Pusat Izin Tetap Diberikan.

Selasa, 28 Juli 2026 - 13:06 WIB

Terkait Tuntutan Warga Dusun Mudo, Camat dan Kesbangpol Buka Suara Soal Upaya Penyelesaian Sengketa.

Senin, 27 Juli 2026 - 19:19 WIB

Senyum Petani di Batanghari, Bantuan Pemkab Ditargetkan Hasilkan Ratusan Ton Sayuran hingga Akhir 2026.

Minggu, 26 Juli 2026 - 12:50 WIB

Kodim 0419/Tanjab Siagakan Armada Pemadam dan Sebar Personel di 24 Pos Karhutla.

Minggu, 26 Juli 2026 - 11:44 WIB

Antisipasi DBD, Dinas Kesehatan: Fogging Dilakukan Berdasarkan Permohonan dan Kesepakatan Warga.

Berita Terbaru