BPK Beri Alarm Keras !! Audit Khusus Proyek Pintu Air Senilai 4 Miliar

admin

- Redaksi

Rabu, 10 Desember 2025 - 09:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi 

kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Beredar kabar jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) akan lakukan audit khusus pada proyek tanggul senilai 4 miliar rupiah di kabupaten Tanjab Barat. Selasa (9/12/2025).

Setelah ramai jadi perbincangan di ruang publik terkait rusaknya proyek pintu air yang baru selesai dikerjakan melalui sumber dana APBD Tanjab Barat Tahun 2025 mencuat kabar jika BPK bakal lakukan audit khusus terkait proyek tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagaimana diketahui proyek pintu air yang baru selesai dikerjakan beberapa waktu lalu belakangan menjadi sorotan publik. Pasalnya selain telah terjadi keretakan pada fisik bangunan tanggul yang dibuat juga terindikasi lebih rendah sehingga air meluap saat terjadi air pasang.

Benarkah proyek yang berbadarol 4 miliar rupiah lebih ini terendus oleh BPK telah merugikan keuangan negara, atau ada dugaan perencanaan yang keliru pada proyek tersebut.

Ketua komisi III DPRD kabupaten Tanjab Barat, Albert Caniago, S.P saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut tidak banyak berkomentar dan juga tidak membantah soal informasi yang beredar tersebut.

” Informasi nya seperti itu, ” katanya singkat saat dikonfirmasi media disela kegiatan monitoring Komisi III DPRD.

Dia juga menambahkan jika komisi III DPRD kabupaten Tanjab juga telah mengagendakan untuk melakukan monitoring proyek pintu air yang berlokasi di Tungkal Satu, kecamatan Tungkal Ilir tersebut.

Sayangnya Bidang pengairan dinas PUPR kabupaten Tanjab Barat belum berhasil dimintai keterangan terkait kabar tersebut baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon. (Pn)

Berikan Komentar anda disini!

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat

Berita Terkait

Bazar Ekraf Pesisir 2026 Jadi Magnet UMKM, Bupati dan Ketua TP-PKK Turun Langsung Menyapa Pedagang.
Optimalkan Aset Daerah, Kelompok Tani Pinjari Sulap Gedung SIP Liberika Menjadi Sentra Pengolahan Pinang Betara.
Resmi Diluncurkan, Posyandu 6 SPM Bunga Tanjung Jadi Bukti Sinergi TNI dan Pemkab Tanjab Barat Tingkatkan Pelayanan Masyarakat.
Dorong Kemandirian Pangan, Petani Desa Trentang Baru Gelar Tanam Perdana Cabai Bersama Dinas Pertanian Batanghari.
Disnaker Tanjab Barat Evaluasi Penggunaan TKA di PT LPPPI dan PT WKS, Pastikan Prioritas Tenaga Kerja Lokal
Perkuat Hubungan Industrial, Disnaker Tanjab Barat Gandeng Serikat Pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan di Tebing Tinggi.
Terkait Lokasi Dapur MBG Dekat POM Bensin dan Gedung Walet, Korwil: Sudah Dilaporkan Ke Pusat Izin Tetap Diberikan.
Terkait Tuntutan Warga Dusun Mudo, Camat dan Kesbangpol Buka Suara Soal Upaya Penyelesaian Sengketa.
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 21:54 WIB

Bazar Ekraf Pesisir 2026 Jadi Magnet UMKM, Bupati dan Ketua TP-PKK Turun Langsung Menyapa Pedagang.

Senin, 3 Agustus 2026 - 19:26 WIB

Optimalkan Aset Daerah, Kelompok Tani Pinjari Sulap Gedung SIP Liberika Menjadi Sentra Pengolahan Pinang Betara.

Senin, 3 Agustus 2026 - 17:06 WIB

Resmi Diluncurkan, Posyandu 6 SPM Bunga Tanjung Jadi Bukti Sinergi TNI dan Pemkab Tanjab Barat Tingkatkan Pelayanan Masyarakat.

Kamis, 30 Juli 2026 - 22:11 WIB

Dorong Kemandirian Pangan, Petani Desa Trentang Baru Gelar Tanam Perdana Cabai Bersama Dinas Pertanian Batanghari.

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:54 WIB

Disnaker Tanjab Barat Evaluasi Penggunaan TKA di PT LPPPI dan PT WKS, Pastikan Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:45 WIB

Terkait Lokasi Dapur MBG Dekat POM Bensin dan Gedung Walet, Korwil: Sudah Dilaporkan Ke Pusat Izin Tetap Diberikan.

Selasa, 28 Juli 2026 - 13:06 WIB

Terkait Tuntutan Warga Dusun Mudo, Camat dan Kesbangpol Buka Suara Soal Upaya Penyelesaian Sengketa.

Senin, 27 Juli 2026 - 20:43 WIB

Ratusan Warga Geruduk Polda Jambi, Desak Dugaan Korupsi Dana Kompensasi Rp8,9 Miliar dan Penjualan Lahan Desa Diusut.

Berita Terbaru