Foto Kunjungan Kemenkes RI yang di Dampingi Gubernur Jambi dan Bupati Tanjab Barat,
kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Kalangan mahasiswa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) kampus UINKA (Universitas Islam An-Nadwah Kuala Tungkal) menyampaikan kritik serius terhadap penyelenggaraan kunjungan kerja Menteri Kesehatan di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal yang dinilai tidak melibatkan unsur DPRD sebagai representasi masyarakat daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa dari perwakilan PMII UINKA Dito setiawan menilai bahwa absennya DPRD dalam agenda tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga.
Padahal, dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah, terutama dalam fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi publik.
“Pengabaian keterlibatan DPRD dalam agenda penting seperti kunjungan kerja Menteri Kesehatan bukan hanya sekadar kelalaian komunikasi, tetapi juga mencederai prinsip sinergitas antar lembaga,” tegas perwakilan mahasiswa.
Sorotan ini semakin menguat mengingat situasi yang tengah menjadi perhatian nasional, yakni kasus meninggalnya seorang dokter di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal yang memicu keprihatinan luas.
Ia juga menilai, dalam kondisi sensitif seperti ini, seluruh unsur pemerintahan daerah seharusnya menunjukkan koordinasi yang solid dan keterbukaan informasi.
Mereka mengingatkan agar tidak ada pihak yang dikesampingkan dalam penanganan persoalan yang menyangkut keselamatan tenaga medis dan kepentingan publik.
Menurutnya, masyarakat saat ini menunggu langkah konkret pemerintah dalam mengusut kasus tersebut secara objektif dan menyeluruh.
“Isu ini bukan hanya persoalan internal institusi, tetapi sudah menyangkut kepercayaan publik. Karena itu, diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi seluruh unsur terkait agar penanganannya benar-benar komprehensif,” lanjutnya.
Mahasiswa juga berharap ke depan setiap penanganan isu krusial di daerah dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan kolaborasi lintas lembaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. (Pn)
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Perwakilan PMII UINKA Mahasiswa Tanjab Barat
