Foto Komisi II DPRD Tanjab Barat Sedang Melakukan Audiensi
kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan per 22 Mei 2026.
Kondisi ini memicu perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif yang menilai adanya ketimpangan harga yang cukup signifikan antarperusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dihimpun, harga pembelian TBS di sejumlah PKS bervariasi, dengan selisih yang cukup jauh. Adapun rincian harga yang berlaku per 22 Mei 2026 sebagai berikut:
-
PT AKM: Rp1.100/kg
-
PT SIP: Rp700/kg
-
PT ASL: Rp700/kg
-
PT PALMA: Rp650/kg
-
PT MIL: Rp600/kg
-
PT GBU: Rp600/kg
-
PT KIRANA: Rp550/kg
-
PT BPIP: Rp350/kg
-
PT RAL: Rp250/kg
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Komisi II, Endri Avian, mendesak Pemerintah Daerah melalui instansi terkait untuk segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga membeli TBS di bawah harga yang dinilai wajar.
Menurut Endri, perbedaan harga yang sangat mencolok antarperusahaan berpotensi merugikan petani sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di daerah tersebut.
“Kami meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk tidak tinggal diam. Harus ada pengawasan dan tindakan tegas terhadap PKS yang diduga sengaja memainkan harga pembelian TBS sehingga merugikan petani,” tegas Endri.
Ia menilai, ketimpangan harga yang terjadi perlu menjadi perhatian serius karena dapat menciptakan ketidakadilan dalam tata niaga sawit. Terlebih, pemerintah telah memiliki regulasi yang mengatur mekanisme penetapan harga TBS guna melindungi kepentingan petani.
Endri menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Gubernur maupun ketentuan terkait harga dasar TBS harus ditegakkan secara konsisten. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan seluruh perusahaan mematuhi aturan yang berlaku dan memberikan harga yang sesuai standar.
“Jangan sampai regulasi yang dibuat untuk melindungi petani justru diabaikan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha,” tambahnya.
Sementara itu, penurunan harga TBS di sejumlah PKS disinyalir dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya fluktuasi harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar nasional maupun internasional, kualitas buah yang diterima pabrik, serta kondisi pasokan di lapangan.
Di tengah kondisi tersebut, para petani berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan harga TBS dan mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, sehingga kesejahteraan petani sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap terjamin. (Pn)
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Komisi II DPRD Tanjab Barat
