Ketika Dewan Berpesta Membuat Kue Eskalator, Rakyat Berpikir Mencari Pekerjaan.

Ketika Dewan Berpesta Membuat Kue Eskalator, Rakyat Berpikir Mencari Pekerjaan.

kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Usulan pembangunan eskalator di Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) telah menjadi bola api yang membakar kepercayaan masyarakat. Alih-alih fokus pada penciptaan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat, para wakil rakyat justru dituding lebih mementingkan fasilitas mewah yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat.

Polemik ini bermula dari pernyataan seorang Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, yang langsung memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai usulan tersebut bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi juga mengabaikan kesulitan ekonomi yang tengah membelit warga.

“Di tengah sulitnya mencari nafkah, usulan eskalator ini sungguh ironis dan tidak masuk akal,” ujar seorang warga dengan nada geram. “Kami membutuhkan solusi nyata untuk mengatasi pengangguran, bukan fasilitas mewah yang hanya akan dinikmati segelintir orang. Lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk program penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.”

Kritik pedas ini bukan tanpa alasan. Diketahui bahwa tingkat pengangguran di Tanjab Barat masih menjadi momok yang menakutkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Tanjung Jabung Barat dari 2.95% tahun 2024 naik menjadi 3.20%. hal ini menjadi PR penting bagi Pemerintah Daerah.

Dengan banyak pemuda dan masyarakat usia produktif yang kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Sebagai contoh, banyak putra -putri yang lulusan sekola dan kuliah di kabupaten tanjung jabung barat terpaksa merantau ke kota besar atau bahkan menjadi buruh serabutan karena minimnya lapangan kerja di daerah sendiri. Kondisi ini semakin parah dengan minimnya inisiatif pihak legislatif dan Pemerintah Daerah dalam membuka peluang kerja.

“Seharusnya wakil rakyat berpikir realistis dan memprioritaskan kesejahteraan umum,” lanjut warga tersebut. “Membuka lapangan pekerjaan adalah investasi masa depan yang jauh lebih berharga daripada membangun eskalator yang hanya akan menjadi simbol kemewahan. Bayangkan jika dana untuk eskalator itu dialokasikan untuk lapangan kerja. Dampaknya akan jauh lebih besar dan dirasakan oleh ribuan keluarga.”

Masyarakat juga menyoroti kemungkinan adanya usulan-usulan lain yang tidak pro-rakyat dan disembunyikan dalam DPA kegiatan yang dibahas antara pihak eksekutif dan legislatif. “Ini baru eskalator yang ketahuan. Siapa tahu ada usulan lain seperti pengadaan mobil dinas mewah, renovasi ruang rapat berlebihan, atau studi banding yang tidak jelas manfaatnya, yang diam-diam diselipkan dalam anggaran,” timpal seorang tokoh masyarakat. Mereka mendesak agar seluruh anggaran daerah dialokasikan untuk program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

Seruan untuk membatalkan usulan pembangunan eskalator terus bergema di seluruh penjuru Tanjab Barat. Kontroversi ini menjadi ujian berat bagi sensitivitas dan keberpihakan wakil rakyat terhadap aspirasi dan penderitaan masyarakat yang telah memilih mereka.

Sementara dimana kita ketahui kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten di provinsi jambi yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya. namun masih bergulat dengan tantangan pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. (Pn)

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Masyarakat