Mencari Kepastian Aliansi Honorer Non Database Gelar Audiensi Bersama DPRD Tanjabbar.

Foto Saat Audiensi Bersama DPRD dan Aliansi Honorer Non Database

kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Aspirasi ratusan tenaga honorer yang belum terakomodir dalam skema PPPK Paruh Waktu akhirnya sampai ke meja legislatif. Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS resmi menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Ruang Rapat Paripurna, Jum’at (19/9/2025).

Audiensi berlangsung penuh keterbukaan, dengan tujuan utama meminta dukungan DPRD agar 716 tenaga honorer yang belum terakomodir dapat diperjuangkan masuk ke dalam skema PPPK Paruh Waktu, sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru KEPMENPANRB No.16 Tahun 2025.

Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Hamdani, S.E., Ketua Komisi I H. Assek, S.E., Wakil Ketua Komisi I Augustinus Siahaan, S.H., serta Anggota Komisi I Yetno. Dari jajaran Pemkab Tanjab Barat turut mendampingi, di antaranya Asisten Administrasi Umum Setda Ir. H. Agus Sanusi, M.Si., Kepala BKPSDM Saldi, S.H., Kabid Anggaran BKAD Dedy Krissantana, S.E., Kepala Bagian Hukum Agus Sumantri, S.HI., M.H., serta Kabid PSIK BKPSDM Hj. Siti Rahmah Husin, S.H.

Aliansi Honorer menyampaikan tiga poin utama aspirasi:
1. Kepastian hukum dan perlindungan agar tetap bekerja hingga ada keputusan final dari pemerintah pusat.
2. Pengusulan resmi ke jalur PPPK Paruh Waktu tanpa ada satupun honorer yang tertinggal.
3. Komitmen DPRD dan Pemda untuk mengawal langsung proses hingga ke tingkat pusat.

Sebelumnya, Pemkab Tanjab Barat telah mengambil langkah konkret dengan menyerahkan secara manual data 716 tenaga honorer tersebut kepada Wakil Menteri PAN-RB RI, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, M.Si., di Kota Jambi pada Kamis (18/9). Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E. Langkah ini mendapat apresiasi dari DPRD dan dijadikan landasan untuk memperkuat perjuangan bersama.

Ketua Komisi I, H. Assek, S.E., bahkan menegaskan kesiapannya bila harus ikut mendampingi langsung ke pusat.

“Tenaga honorer ini adalah SDM penting yang sangat dibutuhkan di pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami siap berdiri bersama memperjuangkan hingga tuntas,” tegasnya.

DPRD Tanjab Barat menyambut hangat aspirasi yang disampaikan. Pihak legislatif menegaskan siap mengawal proses ini hingga ke pemerintah pusat. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara honorer, Pemda, dan DPRD, dengan harapan perjuangan berujung pada hasil nyata: kepastian status dan perlindungan kerja bagi tenaga honorer di Tanjung Jabung Barat. (Pn)

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Aliansi Honorer Non Database