Foto Ilustrasi
kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Isu dugaan perpindahan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang kemudian ditarik kembali tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial, Perkara ini terus diperbincangkan publik dan menjadi sorotan luas.
Untuk memastikan keakuratan informasi dan menyajikan berita yang seimbang sesuai kode etik jurnalistik, tim media melakukan verifikasi langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saldi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saldi menjelaskan bahwa PPPK tidak memiliki hak mutasi, dan hingga saat ini tidak ada Surat Keputusan (SK) mutasi yang sah terkait perpindahan tersebut. Saat ini, para PPPK telah dikembalikan ke sekolah asal.
“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak mengatur mengenai mutasi PPPK. mereka dapat dipindah melalui perubahan formasi yang diajukan ke Kementerian Pendataan dan Aparatur Negara (Menpan),” ujarnya.
Ditanya terkait siapa pihak yang mengeluarkan SK, Saldi menyatakan SK yang mengeluarkan BKPSDM, kalau SK nya sesuai lah, cuma penempatan orang itu tidak sesuai SK,”ujarnya.
Hingga saat ini isu ini menjadi perbincangan hangat di Group Facebook Media Sosial Pencerahan Tanjung Jabung Barat, dan menjadi perbincangan yang menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. (Pn)
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Kepala BKPSDM Tanjab Barat
