Menghambat Pengawasan Pembangunan, DPRD Tanjabbar Geram dengan Prilaku Oknum Kadis Yang Merasa Hebat.

Foto Salah Satu Pembangunan Proyek Pintu Air Yang Menelan Anggaran APBD Senilai 4 Miliar.

kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Pengawasan pembangunan sejumlah proyek di Tanjung Jabung Barat hingga saat ini sangat lemah dari instansi terkait, padahal di ketahui sejumlah proyek yang ada masih di temukan kualitas yang kurang baik. Persoalan ini membuat salah satu Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat dari Komisi III mengungkapkan kekecewaannya terhadap instansi terkait tersebut. Jumat (07/11/2025)

“Oknum pimpinan OPD ini terkesan sombong dan sulit sekali dihubungi. Padahal, kami dari komisi lll yang menjadi mitra kerjanya, tetapi dia tidak pernah mau mengangkat telepon,” ujar salah setu anggota dewan komisi lll kepada wartawan pada Rabu (5/11) siang.

Komentar ini disampaikan saat dimintai tanggapannya mengenai proyek pembangunan pintu air di Parit Gantung (9), Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir.

Proyek ini menggunakan anggaran negara melalui APBD murni tahun 2025 senilai lebih dari Rp.4 miliar.

Awak media menyoroti adanya dugaan bahwa mutu dan kualitas pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.

Persoalan ini awak media mencontohkan, adanya perbaikan pada turap yang ditinggikan setelah selesai dibangun, serta pengecoran ulang lantai pintu air yang sebelumnya dinyatakan rampung.

Menurutnya, perbedaan tukang yang mengerjakan menimbulkan kecurigaan bahwa pekerjaan sebelumnya tidak dilaksanakan dengan semestinya.

Kecurigaan ini semakin kuat dengan sikap bungkam PPK dan PPTK yang tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi oleh media untuk mendapatkan informasi yang berimbang.

Menangapi hal ini anggota dewan komisi lll menjelaskan bahwa dirinya telah berbagi tugas dengan Ketua Komisi III dalam melakukan pengawasan.

“Saya bagian Ulu, sementara ketua bagian Ilir. Artinya, pengawasan setiap persoalan yang menyangkut bidang mitra kerja Komisi III di wilayah Ilir menjadi urusan Ketua Komisi III. Namun, pengawasan yang saya lakukan dari Ulu tetap saya koordinasikan dan laporkan kepada ketua jika ada masalah,” jelasnya.

Menanggapi kritik publik terkait kurangnya aksi nyata dari Komisi III dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang menggunakan uang negara, dewan ini mengakui hal tersebut. “Itu betul. Tapi, bagaimana kami mau berbuat banyak? Kendala kami adalah oknum kepala dinas ini agak susah diajak komunikasi. Kami bingung juga kadang-kadang. Ditelepon susah, tidak mau diangkat,” keluhnya.

Dewan ini juga menyinggung persoalan pembangunan kantor lurah Tebing Tinggi yang diduga dikerjakan asal-asalan.

“Ketika kami menghubungi kepala dinas untuk meminta pengecekan ke lapangan, itu sulit sekali. Dulu, bupati pernah menyampaikan tanggung jawab penuh kepada kepala dinas ini, jadi seolah-olah oknum kepala dinas ini merasa hebat. Kami jadi bingung, sehingga untuk mengawasi pun sulit karena dia bertindak sekehendaknya. Ini yang menjadi masalah bagi kami,” tambahnya.

“Saya tidak meminta apa-apa. Saya hanya menjalankan fungsi pengawasan agar proyek yang dikerjakan sesuai aturan dan bermanfaat dengan sempurna. Namun, oknum kepala dinas ini kalau sudah disinggung soal itu, paling hanya sekali mengangkat telepon, setelah itu tidak mau lagi. Ini yang membuat kami susah.

Seolah-olah oknum kepala dinas ini merasa hebat,” tegasnya.

Sebelumnya ketua komisi lll mitra kerja OPD terkait, di konfirmasi hal yang sama belum bisa berikan komentar,”maaf saya lagi sakit, saranya untuk konfirmasi kepada wakil ketua komisi lll atau sekretaris komisi lll,”jawabnya.

Terpisah oknum kadis bersangkutan di konfirmasi menangapi komentar salah satu anggota dewan komisi lll tersebut mengatakan,tak apalah,”ujarnya singkat.(Pn)

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Anggota DPRD