Nilai SAKIP Sejumlah OPD di Tanjab Barat Diduga Menurun, Data Belum Terbuka.

Foto Menggunakan Ilustrasi Grafik

kabarpesisirjambi.com, Tanjab Barat – Kinerja pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali disorot. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga mengalami penurunan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada periode penilaian terbaru.

Isu ini menjadi perhatian serius, mengingat SAKIP merupakan indikator utama dalam mengukur efektivitas kinerja, kualitas perencanaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan.

Kepala Bagian Organisasi Setda Tanjab Barat, Erna, menyampaikan bahwa nilai SAKIP yang dikelola di tingkat kabupaten justru menunjukkan peningkatan. Namun, penilaian pada level OPD berada di bawah kewenangan Inspektorat.

“Nilai SAKIP yang dikoordinir Bagian Organisasi itu untuk level kabupaten dan mengalami peningkatan. Untuk OPD, penilaiannya ada di Inspektorat,” ujarnya.

Saat diminta menjelaskan lebih rinci terkait OPD mana saja yang mengalami kenaikan atau penurunan, Erna mengaku tidak memiliki data detail karena hal tersebut bersifat teknis dan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Pelaksana Harian Inspektorat Tanjab Barat, H. Yunus, menyebutkan bahwa data SAKIP yang dimiliki pihaknya masih terbatas dan bersifat internal.

“Untuk keseluruhan OPD tidak ada, kami hanya punya data internal Inspektorat saja,” katanya singkat.

Di sisi lain, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, mengaku belum menerima laporan lengkap terkait dugaan penurunan tersebut. Ia memastikan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Belum dapat info, akan saya cek dulu dengan Bagian Organisasi. Yang jelas, jika SAKIP turun, itu menjadi penilaian kinerja OPD terkait,” ujarnya.

Katamso menegaskan, evaluasi SAKIP selama ini menjadi perhatian langsung Bupati. Bahkan, rapat evaluasi kerap dipimpin langsung oleh kepala daerah.

“SAKIP selalu jadi perhatian khusus. Jika benar ada penurunan, tentu itu akan berdampak pada penilaian kinerja kepala OPD,” tegasnya.

Hingga kini, belum ada data resmi yang dipublikasikan terkait OPD mana saja yang mengalami penurunan nilai SAKIP, sehingga memunculkan pertanyaan publik soal transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. (LK10)

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat